Proposal Kompetisi Debat Hukum

Konstruksi negara hukum atau dengan istilah lain rechstaat dan rule of law mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis bukan negara kekuasaan (machstaat) yang otoriter. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, maka kekuasaan manapun harus berlandaskan pada konstitusi. Konstitusi tersebut diadakan sebagai upaya untuk memberikan arah serta tujuan yang jelas kepada penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara tersebut dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, bahwa hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah dirumuskan secara demokratis, yakni yang dikehendaki oleh rakyat. Sebab itulah, amandemen ketiga UUD RI 1945 memasukkan ketentuan yang menegaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945. 

Gagasan negara hukum tidak berhenti pada pesoalan memasukkan ketentuan yang menyebutkan secara normatif bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Namun lebih dari itu, sejauh mana amanat konstitusi tersebut dapat terimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seringkali ditemukan adanya ketidakharmonisan anatara law in the books dengan law in action. Oleh karena itu, agenda reformasi konstitusi yang tak kalah penting ke depannnya adalah bagaimana menciptakan budaya berhukum dalam kehidupan bernegara. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara hukum yang semestinya atau seharusnya (das sollen) dan hukum yang senyatanya (das sein). 

Tema: Peran Pelajar Menciptakan Budaya Hukum yang Sehat 

Pendaftaran: 10 Maret - 19 April 2019

Donwload Proposal Kompetisi Debat Hukum SMA